Text
Penerapan metode analytical hierarchy process (AHP) untuk penentuan prioritas audit pada aplikasi layanan publik
Pemerintah membuat aplikasi atau sistem informasi yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan yang diberikan. Dengan banyaknya aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, tidak sedikit diantarnya yang dibangun tidak memenuhi standard yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu perlu diadakan audit pada aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah. Banyaknya aplikasi yang ada tidak selaras dengan sumber daya manuasia yang tersedia untuk melakukan audit, maka diperlukan penentuan prioritas untuk dilakukannya audit terhadap aplikasi. Atas dasar tersebut dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas audit pada aplikasi. Dengan menerapkan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam penentuan prioritas audit pada aplikasi. Perhitungan dengan metode AHP menggunakan 4 (empat) kriteria yaitu Standard Teknis Aplikasi, Keamanan Informasi, Infrastruktur dan Tata Kelola. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah lokasi yang dijadikan tempat pada penelitian ini. Dari hasil wawancara didapatkan 6 aplikasi yang menjadi alternatif pada penelitian ini yaitu Sipdeh, Sikancil, Perizinan, Simae, PolinkGaul, dan TND. Berdasarkan perhitungan menggunakan sistem didapatkan hasil penentuan prioritas audit adalah pertama Sipdeh, Kedua Simae, Ketiga Perizinan, Keempat TND, Kelima PolinkGaul dan Keenam Sikancil. Sudah dilakukan uji kelayakan pada sistem yang dikembangkan dengan hasil 100% oleh ahli yaitu dosen dan 79% oleh pengguna, dimana dikategorikan
“layak” untuk diimplementasikan.
Tidak tersedia versi lain